Keputusan terbaru dari Menpan RB, Rini Widyantini, memberikan angin segar bagi tenaga honorer yang diangkat sebagai PPPK (Pekerja Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) paruh waktu. Langkah ini tidak hanya memberikan kepastian bagi mereka, tetapi juga menjadi solusi bagi penataan tenaga honorer di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Keputusan ini diharapkan menjadi jawaban atas ketidakpastian yang selama ini membayangi para honorer, dengan pengaturan gaji yang lebih jelas dan sesuai dengan standar yang berlaku di masing-masing wilayah. Kini, para PPPK paruh waktu memiliki kepastian atas penghasilan mereka, dengan nominal gaji yang terjamin sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Gaji PPPK Paruh Waktu di Jawa Barat
Bagi wilayah Jawa Barat, berikut adalah rincian gaji PPPK paruh waktu yang berlaku, yang menyesuaikan dengan UMK setempat:
- Kota Bekasi: Rp5.343.430 per bulan
- Kabupaten Karawang: Rp5.257.834 per bulan
- Kabupaten Bekasi: Rp5.219.263 per bulan
- Kabupaten Purwakarta: Rp4.499.768 per bulan
- Kabupaten Subang: Rp3.294.485 per bulan
- Kota Depok: Rp4.878.612 per bulan
- Kota Bogor: Rp4.813.988 per bulan
- Kabupaten Bogor: Rp4.579.541 per bulan
- Kabupaten Sukabumi: Rp3.384.491 per bulan
- Kabupaten Cianjur: Rp2.915.102 per bulan
- Kota Sukabumi: Rp2.834.399 per bulan
- Kota Bandung: Rp4.209.309 per bulan
- Kota Cimahi: Rp3.627.880 per bulan
- Kabupaten Bandung Barat: Rp3.508.677 per bulan
- Kabupaten Sumedang: Rp3.504.308 per bulan
- Kabupaten Bandung: Rp3.527.967 per bulan
- Kabupaten Indramayu: Rp2.623.697 per bulan
- Kota Cirebon: Rp2.533.038 per bulan
- Kabupaten Cirebon: Rp2.517.730 per bulan
- Kabupaten Majalengka: Rp2.257.871 per bulan
- Kabupaten Kuningan: Rp2.074.666 per bulan
- Kota Tasikmalaya: Rp2.630.951 per bulan
- Kabupaten Tasikmalaya: Rp2.535.204 per bulan
- Kabupaten Garut: Rp2.186.437 per bulan
- Kabupaten Ciamis: Rp2.089.464 per bulan
- Kabupaten Pangandaran: Rp2.086.126 per bulan
- Kota Banjar: Rp2.070.192 per bulan
Kenapa Gaji PPPK Paruh Waktu Menarik?
Dengan pengaturan gaji yang sesuai dengan UMK di wilayah masing-masing, keputusan ini membuka jalan bagi tenaga honorer untuk mendapatkan penghasilan yang lebih stabil dan layak. Tak hanya itu, keputusan ini juga memastikan bahwa gaji PPPK paruh waktu tidak akan lebih rendah dari upah honorer sebelumnya, memberikan kepastian lebih bagi para tenaga kerja di sektor ini.
Gaji PPPK Paruh Waktu di Jawa Timur
Sementara itu, di wilayah Jawa Timur, berikut adalah rincian gaji PPPK paruh waktu yang berlaku:
- Kota Surabaya: Rp5.144.330 per bulan
- Kabupaten Sidoarjo: Rp5.070.394 per bulan
- Kota Malang: Rp4.812.559 per bulan
- Kota Batu: Rp4.565.053 per bulan
- Kabupaten Pasuruan: Rp4.420.746 per bulan
- Kota Probolinggo: Rp4.377.302 per bulan
- Kabupaten Mojokerto: Rp4.329.607 per bulan
- Kabupaten Kediri: Rp4.243.076 per bulan
- Kota Kediri: Rp4.227.418 per bulan
- Kabupaten Lumajang: Rp3.942.299 per bulan
- Kabupaten Jember: Rp3.891.773 per bulan
- Kabupaten Banyuwangi: Rp3.789.831 per bulan
- Kota Blitar: Rp3.707.740 per bulan
- Kabupaten Blitar: Rp3.562.091 per bulan
- Kabupaten Trenggalek: Rp3.461.792 per bulan
- Kabupaten Tulungagung: Rp3.445.103 per bulan
- Kota Madiun: Rp3.358.461 per bulan
- Kabupaten Madiun: Rp3.295.801 per bulan
- Kabupaten Ngawi: Rp3.211.315 per bulan
- Kabupaten Magetan: Rp3.142.151 per bulan
- Kota Mojokerto: Rp3.018.472 per bulan
- Kabupaten Bojonegoro: Rp2.942.410 per bulan
- Kabupaten Lamongan: Rp2.849.078 per bulan
- Kabupaten Gresik: Rp2.804.162 per bulan
- Kabupaten Bangkalan: Rp2.670.411 per bulan
- Kabupaten Pamekasan: Rp2.644.225 per bulan
- Kabupaten Sampang: Rp2.523.018 per bulan
- Kabupaten Situbondo: Rp2.502.096 per bulan
- Kabupaten Probolinggo: Rp2.481.321 per bulan
- Kabupaten Pacitan: Rp2.393.523 per bulan
- Kabupaten Bondowoso: Rp2.348.160 per bulan
- Kabupaten Jombang: Rp2.309.210 per bulan
- Kabupaten Purbalingga: Rp2.229.142 per bulan
- Kabupaten Magelang: Rp2.181.929 per bulan
Dampak Keputusan Ini untuk PPPK Paruh Waktu
Dengan gaji yang jelas dan terstruktur sesuai dengan upah minimum, para PPPK paruh waktu kini memiliki jaminan penghasilan yang lebih terukur. Hal ini menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja ASN di Indonesia, memberi harapan baru bagi mereka yang telah lama mengabdi tanpa kejelasan. Anda dapat mengikuti update terbaru terkait gaji PPPK untuk informasi lebih lanjut.
Keputusan Menpan RB ini tentu saja menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap sektor tenaga kerja, memberikan kepastian bagi mereka yang berada di posisi PPPK paruh waktu di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kini, dengan gaji yang lebih transparan dan adil, diharapkan kualitas kerja dan motivasi para tenaga honorer akan semakin meningkat.
Menpan RB Rini Widyantini memastikan bahwa kebijakan ini akan terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Dengan langkah ini, diharapkan akan tercipta stabilitas yang lebih baik dalam manajemen tenaga kerja pemerintah dan memberikan dampak positif bagi ekonomi secara keseluruhan. Untuk lebih banyak berita terkait kebijakan pemerintah, kunjungi kategori berita.
