Kebijakan terbaru Badan Kepegawaian Negara (BKN) baru-baru ini mengundang banyak perhatian. Pasalnya, BKN baru saja menerapkan skema Work From Anywhere (WFA) atau bekerja dari mana saja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini bukan tanpa alasan. BKN berupaya mengimplementasikan efisiensi anggaran di tengah dinamika kerja modern yang kian berkembang.
Namun, kebijakan ini bukan sekadar soal bekerja dari rumah atau kafe favorit. Ada banyak detail yang perlu dipahami. Yuk, kita kupas tuntas kebijakan baru ini!
Tujuan dan Alasan Penerapan WFA untuk ASN
Menurut Kepala BKN, Zudan Arif, fleksibilitas kerja di instansi BKN masih dalam tahap penggodokan. Kebijakan ini didesain untuk menciptakan keseimbangan antara efisiensi anggaran dan produktivitas kerja. Dengan skema 2 hari WFA dan 3 hari Work From Office (WFO), ASN diharapkan dapat bekerja lebih fleksibel namun tetap mengutamakan kualitas layanan publik.
“Fleksibilitas kerja bagi pegawai ASN pada prinsipnya harus mengutamakan kualitas layanan. Untuk itu, fleksibilitas kerja ini dimaknai dengan mengikuti kewajiban masuk kerja, menjalankan pekerjaan, dan menaati ketentuan jam kerja yang diatur,” ujar Zudan dalam keterangan resminya.
Ini bukan sekadar soal mengurangi biaya operasional kantor, tetapi juga tentang bagaimana ASN bisa bekerja lebih efektif di era digital tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Payung Hukum: Perpres Nomor 21 Tahun 2023
Kebijakan ini tentunya tidak berdiri sendiri. Dasar hukum yang menaungi penerapan WFA ini adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan ASN. Perpres ini menegaskan bahwa fleksibilitas kerja ASN tetap harus mematuhi ketentuan jam kerja yang berlaku.
Zudan Arif juga menekankan bahwa penerapan WFA akan diserahkan kepada masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pimpinan instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Dengan begitu, setiap instansi bisa menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan operasional mereka.
Namun, tidak semua pegawai ASN dapat menikmati fleksibilitas kerja ini. Bagi ASN yang bekerja di pelayanan langsung kepada masyarakat atau yang bertugas dalam operasional keamanan pemerintah, prinsip kerja fleksibel ini tidak berlaku. Mereka tetap harus hadir secara fisik untuk memastikan kelancaran pelayanan publik.
Aturan Baru Jam Kerja ASN 2025 Selama Ramadhan
Tak hanya soal fleksibilitas kerja, jam kerja ASN di tahun 2025 juga mengalami penyesuaian, terutama selama bulan Ramadhan. Berdasarkan Perpres Nomor 21 Tahun 2023, jam kerja ASN pada Ramadhan hanya sebanyak 32 jam 30 menit dalam 1 minggu, tidak termasuk jam istirahat.
- Jam kerja: Dimulai pukul 08.00, baik di pusat maupun daerah.
- Waktu istirahat: 30 menit per hari, kecuali hari Jumat yang memiliki waktu istirahat 60 menit.
Perubahan jam kerja ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kewajiban kerja dan ibadah selama Ramadhan. Namun, aturan ini tidak berlaku bagi prajurit TNI, Polri, dan perwakilan Indonesia di luar negeri, serta ASN yang ditugaskan di instansi keamanan tersebut.
Cuti Bersama ASN 2025
Selain aturan jam kerja, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2025 juga menetapkan cuti bersama bagi ASN. Untuk tahun 2025, tanggal 2, 3, 4, dan 7 April ditetapkan sebagai cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
Ini tentu menjadi kabar baik bagi ASN yang ingin merencanakan libur panjang bersama keluarga. Dengan adanya cuti bersama ini, diharapkan ASN bisa lebih segar dan produktif setelah berlibur.
Tantangan dan Peluang dalam Implementasi WFA
Meski menawarkan fleksibilitas, penerapan Work From Anywhere (WFA) untuk ASN juga memiliki tantangan tersendiri. Beberapa di antaranya adalah:
- Pengawasan kinerja: Bagaimana cara memastikan ASN tetap produktif saat bekerja dari luar kantor?
- Keamanan data: Pekerjaan ASN seringkali melibatkan data sensitif milik negara. Bagaimana cara menjamin keamanannya?
- Infrastruktur digital: Tidak semua daerah memiliki akses internet yang stabil. Ini bisa menjadi kendala dalam penerapan WFA secara menyeluruh.
Namun, di balik tantangan tersebut, WFA juga membawa sejumlah peluang positif, seperti:
- Efisiensi biaya operasional kantor.
- Peningkatan work-life balance bagi ASN.
- Penyebaran ekonomi yang lebih merata, karena ASN bisa bekerja dari berbagai daerah.
Kesimpulan
Kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN yang diterapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan langkah berani dan inovatif dalam menghadapi dinamika dunia kerja modern. Dengan tetap mengutamakan kualitas layanan publik, kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara efisiensi anggaran dan produktivitas kerja.
Namun, keberhasilan penerapan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital, sistem pengawasan kinerja yang efektif, serta komitmen ASN dalam menjaga profesionalisme kerja.
Dengan landasan hukum yang jelas melalui Perpres Nomor 21 Tahun 2023 dan Keppres Nomor 2 Tahun 2025, diharapkan kebijakan ini dapat berjalan lancar dan membawa dampak positif bagi pelayanan publik di Indonesia. Baca berita terbaru lainnya di sini.
